REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menunjukkan keseriusannya bertindak cepat menanggulangi kebakaran lahan dan kabut asap di Sumatra dan Riau. Rapat koordinasi seluruh anggota Satuan Tugas (Satgas) penanggulangan asap, tediri dari para gubernur dan sejumlah lembaga negara pun dikumpulkan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa (15/9). 

Sayangnya, sebagian anggota Satgas yakni Menteri Kesehatan, Kepala BMKG, Gubernur Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat absen. Mereka memberi laporan kepada Menko Polhukam, Luhut Panjaitan lewat masing-masing utusan perwakilan. Alhasil, kemarahan luhut tersulut.

"Gubernur, tolong kalau masih hidup jangan diwakili, ini urusan nyawa, kita harus tunjukkan keseriusan," kata dia di sela-sela rapat pada Selasa (15/9). Luhut menekankan kepada para pejabat agar ke depan tak mewakil-wakilkan diri di situasi genting. 

Adapun pihak yang hadir yakni Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Kepala Staf Presiden Teten Masduki dan Kepala BNPB Willem Rampangilei, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rach, Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan Plt Gubernur Jambi Irman. 

Luhut selanjutnya mendengarkan sejumlah laporan sekaligus keluhan dari para anggota dan perwakilan. Para anggota diminta terus memantau perkembangan asap dan kebakaran lahan hingga sepekan kemudian. Dipantau pula, apakah curah hujan di Sumatra dan Kalimantan mulai baik dan pantau pula ketebalan asap. 

Masing-masing gubernur juga diminta mengidentifikasi dan mendata secara detail lahan gambut yang sudah dialihfungsikan menjadi kebun. "Ini kesalahan kita memberikan lahan gambut, harus ditutup, setahu saya tidak boleh lahan gambut dibuka jadi perkebunan," katanya.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika