REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mencemaskan politisasi yang tidak adil terhadap pemilihan calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR RI. Sebab dikhawatirkan yang dipilih DPR RI, justru orang-orang yang tidak memiliki semangat pemberantasan korupsi.

"Ada beberapa calon yang dianggap layak, tapi takutnya tak cocok dengan DPR. Karena tidak bisa mengakomodir politik mereka," kata Mahfud dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-2 di Padang, Sumatra Barat (Sumbar) beberapa waktu yang lalu.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan terjadi transaksi politik untuk penentu capim di tingkat DPR RI. Seperti, adanya dukungan politik, sehingga saat terpilih, pimpinan KPK tersebut harus dapat mengakomodir politik anggota DPR dimaksud.

Ia mencontohkan, pada pemilian komisioner KPK jilid III, ada isu calon A didukung partai E dan calon B didukung partai F. Sehingga, akan muncul calon lain yang tidak diunggulkan, namun mendapat dukungan dari gabungan partai-partai selain E dan F.

Selain itu, ujar Mahfud, adanya transaksi uang. Sebab, menurutnya, dalam praktinya, ada anggota DPR RI memilih calon yang membayar. "Ini kematian bagi KPK. KPK hanya formalitas belaka. Tak ada lagi yang 'galak' seperti kemarin. Tidak berani ambil tindakan terhadap pejabat VIP," jelasnya.

Dikatakannya, kekhawatiran tersebut diperkuat dengan berkembangnya dugaan di kalangan masyarakat, DPR RI ingin melemahkan KPK. Mahfud mengusulkan, DPR RI sebaiknya juga membentuk tim independen seperti pemerintah. Tim tersebut, lanjutnya, bertugas memilih komisioner yang diajukan pemerintah secara objektif.

"Hasil pemilian tim independen itu, tinggal disetujui DPR," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika