REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pencairan dana bantuan desa senilai Rp 1 miliar dinilai belum optimal. Lambannya pencairan diklaim karena ribetnya urusan administratif.

Ketua Pusat Studi Dinamika Pedesaan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad) Ganjar Kurnia mengatakan, persoalan ini bukan karena adminstratif, melainkan kesalahan metodologi. Tidak semua desa siap menerima dana tersebut, karena tidak memiliki rencana jangka panjang.

"Desa ini mau ke mana arahnya? Ada gak desa yang punya rencana jangka panjang?" kata mantan rektor Unpad tersebut, Rabu (9/9).

Saat ini, pemerintah terkesan membagi-bagikan uang agar dana tersebut cepat terserap. Seharusnya, pemerintah juga perlu melihat kesiapan desa dalam menyerap dana tersebut.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengeluhkan kepala daerah yang tidak kunjung menyalurkan dana desa. Dia berharap, dana desa segera disalurkan ke desa agar pembangunan infrastruktur dapat segera dilakukan. Dengan begitu, hal itu bisa mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang menggerakkan perekonomian nasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika