REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, meminta perusahaan perkebunan dan pertambangan yang ada di provinsi itu membuat kanal penampungan air untuk kondisi darurat pada saat kekeringan, terutama dalam mengantisipasi kebakaran lahan di sekitar perusahaan.
"Ini sudah saya sampaikan jauh hari sebelum terjadi pembakaran lahan dan kabut asap tebal seperti yang terjadi saat ini. Namun sepertinya masih saja tidak dihiraukan pihak perusahaan," kata Cornelis saat memimpin rapat penyampaian laporan kegiatan satgas dan evaluasi penetapan status siaga asap akibat kebakaran hutan dan lahan se-Kalbar, Rabu (9/9).
Dia mengatakan, sampai saat ini baru ada beberapa perusahaan yang melakukan pembuatan kanal. Sementara masih ada puluhan perusahaan lainnya yang belum melakukan hal itu.
"Kalau sudah terjadi kebakaran lahan, baru semua sibuk. Kita sendiri sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemadaman titik api dengan membentuk satgas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Hasilnya sudah cukup baik, tapi tidak tahu kenapa sampai sekarang apinya ada lagi, saya juga tidak tahu bagaimana bisa begitu," tuturnya.
Untuk itu, ia meminta para pengambil kebijakan dan seluruh elemen masyarakat baik di Kalbar dan provinsi di Kalimantan untuk bersama-sama dalam menekan dan menanggulangi asap akibat terbakarnya hutan dan lahan.
"Musim sekarang sudah tidak bisa diprediksi lagi, seharusnya sekarang musim hujan, tetapi sekarang malah musim kemarau, sehingga kita semua harus saling menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan," ujarnya.
Menurut Cornelis, saat ini titik api terbanyak berada di daerah Ketapang. Banyaknya pembakaran lahan di ketapang disinyalir karena adanya pembiaran oleh bupati disana.
"Karena jauh hari sebelum terjadi musim kemarau dan asap, kita sudah selalu melakukan rapat. Namun yang bersangkutan selalu tidak pernah hadir. Saat terjadi pembakaran lahan banyak oleh masyarakat, jadi sulit untuk penanggulangannya," kata Cornelis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika