Selasa 08 Sep 2015 16:15 WIB

Athian Ali: Tak Masuk Akal Jika Keamanan di Tolikara Kecolongan Lagi

Rep: c25/ Red: Bilal Ramadhan
Athian Ali
Foto: Republika/Akbar
Athian Ali

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberadaan pemerintah dan aparat dipertanyakan jika kerusuhan kembali terjadi di Tolikara pada Idul Adha nanti. Ketua Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI), KH Athian Ali, mengaku tidak bisa menaruh harapan dengan melihat pernyataan dan sikap yang selama ini ditunjukkan oleh pihak Gereja Injili di Indonesia (GIDI).

Pemerintah serta aparat keamanan menjadi satu-satunya pihak, yang ia harapkan bisa menjaga keamanan di Tolikara, khususnya saat pelaksanaan Idul Adha nanti. Athian merasa jika pemerintah Indonesia, baik melalui pejabat terkait ataupun aparat Kepolisian dan TNI, wajib mengambil langkah yang tegas dalam menjaga keamanan di Tolikara.

Bahkan, ia mengira kalau pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah atau tindakan, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik di Tolikara. Pemerintah dinilai sudah tidak lagi bisa mengatakan kecolongan, apabila kerusuhan kembali terjadi di Tolikara, pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha nanti.

Sebab, lanjutnya, pernyataan yang berbau ancaman dan provokatif sudah jelas-jelas dikeluarkan oleh pihak GIDI. Sehingga, tidak masuk akal kalau pemerintah tidak melakukan antisipasi atas ancaman yang ada.

"Ancaman sudah benar-benar ada, tidak masuk akal kalau kecolongan lagi," kata dia kepada Republika, pada Selasa (8/9).

Ia menilai dengan sejumlah pernyataan yang berbau ancaman atau provokatif, harus dijadikan momentum untuk membuktikan kalau pemerintah dan aparat memang ada. Kiai Athian menekankan jika ia tidak bisa membayangkan dengan sejumlah pernyataan yang berbau ancaman dan provokatif selama ini, kerusuhan serupa Idul Fitri lalu kembali terulang.

KH Athian Ali menjelaskan kalau sampai kerusuhan benar-benar terjadi, khususnya pada pelaksanaan Idul Adha nanti, pemerintah ataupun aparat patut ditertawakan oleh negara lain. Sebab, terang-terangan menunjukkan ketidakmampuan untuk menangani permasalahan kerukunan umat beragama, yang ada di dalam negaranya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement