REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seluruh pihak diimbau mendengarkan klarifikasi pimpinan DPR terlebih dahulu tentang pertemuannya dengan calon Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Perlu bukti-bukti yang cukup terkait apa yang mereka lakukan supaya semua jelas.
"Setelah itu baru kita bisa menilai apakah mereka melanggar dan merugikan negara atau tidak," ujar peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro kepada Republika.co.id, Senin (7/9).
Saat ditanya apakah pertemuan tersebut bisa dimanfaatkan oleh lawan politik mereka untuk mengganti posisi kekuasaan, Siti menampiknya. Menurutnya, DPR RI sudah memiliki aturan main yang jelas. Ada UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang juga mengatur tentang DPR, termasuk tentang proses penggantian ini.
"Pertanyaannya adalah apakah pertemuan pimpinan DPR dengan Trump dinilai melanggar peraturan, mungkin itu yang perlu dilihat kembali," ucap Siti.
Seandainya jika publik AS menganggap Indonesia mendukung Trump, hal itu tidak akan berpengaruh pada iklim perpolitikan di sana. "Sangat tidak," ujarnya.
Namun secara politik, kata dia, bisa saja dipahami bahwa Trump mengundang simpati Indonesia. "Ini poin OK bagi Trump," kata dia. Perilaku pemilih di AS tentunya beragam. Tidak semua mendukung Trump, tapi tidak semua juga tidak bersimpati padanya.
"Artinya dukungan dapat dikarenakan berbagai faktor yang dalam hal, khas, sesuai dengan tipikal masyarakat AS," kata Siti.
Dia mengatakan yang dapat menentukan menang kalahnya Trump adalah masyarakat AS, bukan masyarakat Indonesia karena pemilihnya adalah warga Amerika. "Kalau pun ada kebijakan luar negeri Trump yang menarik, mungkin itu bisa menjadi faktor tambahan dukungan publik padanya," ucap Siti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
