REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib genap berusia 11 tahun pada 7 September 2015. Namun, hingga saat ini aktor atau dalang pembunuhan pria kelahiran Malang, Jawa Timur ini belum juga diungkap oleh para penegak hukum.

Direktur Program Imparsial Al-A'raf mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Munir di masa pemerintahannya. Presiden dinilai tak bisa melepaskan begitu saja kasus ini. Al-A'raf berharap mantan gubernur DKI Jakarta ini membentuk tim independen penuntasan kasus Munir.

"Kalau Jokowi tidak mau membentuk tim independen, maka semakin menunjukkan kebenaran bahwa ada dalam lingkaran Jokowi yang terlibat kasus pembunuhan Munir," kata dia dalam keterangan resmi di kantor Kontras, Ahad (6/9).

Menurutnya, dari temuan tim yang dibentuk Mabes Polri sebelumnya telah menemukan adanya persekongkolan dalam kasus meninggalnya aktivis yang getol membela HAM di Indonesia ini. Artinya, kata dia, ada dua atau lebih orang yang diduga turut melakukan pembunuhan. Namun, temuan ini sampai kini belum ada tindak lanjut yang jelas.

Al-A'raf mengatakan, 11 tahun sejak Munir mati terbunuh, penuntasannya mengalami stagnasi dan kebuntuan. Bahkan, tak sedikit yang mengira bahwa penghukuman terhadap mantan pilot Garuda, Pollycarpus adalah akhir dari drama pembunuhan Munir. Padahal, kata dia, Polly hanya pelaku di lapangan. Tentunya, menurutnya, ada otak pembunuhan yang sampai saat ini belum diungkap.

Dia menambahkan, Presiden harus menginstruksikan Kapolri untuk membentuk tim penyelesaian kasus Munir. Tim ini sebagai tindak lanjut dari tim sebelumnya yang telah menemukan berbagai fakta pembunuhan. Jokowi juga diminta tak tersandera balas budi dan tarik menarik kepentingan politik dalam menyelesaikaan kasus ini.

"Jokowi harus mengambil langkah lebih konkret ini untuk menjamin rasa aman," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika