REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso dikabarkan akan dicopot dari jabatannya. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menilai, jika pencopotan tersebut benar dilakukan, maka hal itu merupakan hal yang wajar dilakukan di kalangan kepolisian.
Kendati demikian, ia menyerahkan keputusan pergeseran jabatan Buwas kepada Kapolri.
"Belum itu keputusan Kapolri. Tapi saya kira apapun itu pasti secara rutin terjadi. Secara rutin ya di kepolisian terjadi pergeseran-pergeseran, call of duty, seperti itu. Jangan dianggap pengganti sebagai hal yang menggemparkan. Biasa kan. Hal yang wajar kan. Saya punya eselon 1 dipindah. Menteri juga pindah-pindah biasa saja," jelas Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (3/9).
Kalla pun membantah isu pergeseran Budi Waseso tersebut terkait dengan kasus yang baru-baru ini diselediki oleh kepolisian. Menurut dia, pergeseran jabatan juga diperlukan guna meningkatkan karir seseorang.
"Tidak, wajar-wajar saja. Kan orang perlu karir lebih baik. Nah kombes ini besok pindah ke mana. Biasa kan," kata Kalla.
Sebelumnya, Budi Waseso dikabarkan, dipindahkan dari jabatan Kepala Bareskrim Polri. Budi disebut akan menduduki jabatan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Beredarnya isu pencopotan Budi Waseso ini setelah Bareskrim menggeledah kantor Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino terkait pengadaan 10 mobile crane 2013 yang hingga kini masih mangkrak di Pelabuhan Tanjung Priok.