REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS di DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan Koalisi Merah Putih tidak pernah mengganggu program atau kebijakan pemerintah di parlemen, namun selama ini justru mendukung yang pro-rakyat.
"Selama ini KMP tidak pernah mengganggu pemerintah dan mana kebijakan prorakyat pemerintah yang diganggu KMP? Tidak ada," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (3/9).
Dia menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait persaingan di parlemen karena KMP berpandangan selama prorakyat maka akan didukung. Menurut dia, KMP pernah tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi karena dinilai tidak pro-rakyat.
"Misalnya BBM naik lalu KMP protes karena ada cara lain untuk menekan defisit selain dengan menaikkan harga BBM," ujarnya.
Jazuli mengaku kaget dengan keputusan PAN yang menyatakan keluar dari KMP tanpa pemberitahuan sebelumnya. Karena, menurut dia, lebih elok apabila semuanya dilakukan dengan komunikasi yang baik terutama kader PAN pernah diusung KMP menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2014.
"Atas nama KMP memang saya agak kaget karena tiba-tiba PAN keluar dari KMP. Lebih elok karena kita memiliki kepentingan untuk mengokohkan kekuatan bangsa, salah satunya dengan komunikasi," katanya.
Dia menilai keberadaan dua koalisi, KMP dan KIH, bukan untuk menang-menangan atau kalah-kalahan namun KMP memiliki misi menjalankan perimbangan. Jazuli mengatakan KMP tidak memiliki keinginan untuk menghambat pembangunan yang dilakukan pemerintah, apalagi menjatuhkan pemerintahan.
"Kami akan mendukung program pemerintah yang prorakyat. Buktinya beberapa event besar KMP dukung misalnya pembahasan APBN Perubahan 2015," ujarnya.
Selain itu dia menilai masuknya PAN ke KIH tidak bisa menjamin perbaikan ekonomi karena hal itu tidak terkait dengan bergabungnya sebuah partai dari satu koalisi ke koalisi lain. Menurut dia, urusan ekonomi merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga stabilitasnya, misalnya para menteri tidak saling serang.
"Kalau para menteri di pemerintahan saling serang, maka kepercayaan publik dan pengusaha tidak ada sehingga menjadi masalah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika