REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Koalisi Masyarakat Sipil AntiKorupsi menyatakan ada tiga capim KPK yang mendapat catatan miring. Ini berdasarkan hasil rekam jejak mereka selama ini.

"Kami melakukan tracking. Hasilnya mereka memiliki masalah yang beragam," kata aktivis ICW, Febri Hendri di kantornya, Rabu (2/9). Dia menyatakan ada yang memiliki kekayaan yang mencurigakan. Ada juga yang memiliki kejanggalan saat membuat putusan hukum.

Febri menyatakan harta kekayaan dua orang kandidat dinilai tak wajar. Sebab dengan jika ditilik dari gajinya, tak mungkin mereka bisa mengumpulkam uang sebanyak itu. Patut diduga jika keduanya mendapatkan dana gelap dari sumber sumber yang tak jelas.

Sedangkan untuk pembuatan putusan hukum, seorang kandidat mengeluarkan empat dissenting opinion pada perkara korupsi yang ditangani. Salah satunya kasus Jonggol dan kasus pajak Dhsna Widyatmika. "Dia membuat putusan kalau terdakwa korupsi tidak salah," jelasnya.

Pansel telah menyerahkan delapan nama ke Presiden Joko Widodo pada Selasa (1/9) siang. Delapan nama Capim KPK yang terpilih dibagi menjadi empat yang berkaitan dengan pencegahan, penindakan, manajemen, dan yang berkaitan dengan supervisi koordinasi dan monitoring.

Untuk pencegahan, pansel memilih Saut Situmorang (Staf Ahli Kepala BIN) dan Surya Tjandra (Dosen FH Unika Atma Jaya). Untuk penindakan, pansel memilih Alexander Marwata (Hakim Ad Hoc Tipikor PN Jakarta Pusat) dan Basaria Panjaitan (Polri).

Untuk manajemen, pansel memilih Agus Rahardjo (Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah) dan Sujanarko (Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK). Sedangkan supervisi koordinasi monitoring, pansel memilih Johan Budi Sapto Pribowo (Plt Pimpinan KPK) dan Laode Muhamad Syarif (Rektor FH Universitas Hasanudin).

Ikuti Whatsapp Channel Republika