Rabu 02 Sep 2015 18:25 WIB
PAN Gabung Pemerintah

PPP: Perlu Diingat, Zulkifli Jadi Ketua MPR karena KMP

Rep: Agus Raharjo/ Red: Bayu Hermawan
Ketua DPP PPP, Akhmad Gojali Harahap, Wakil Ketua Umum PPP, Epyardi Asda, Ketua DPP PPP, Djafar Alkatiri, dan Sekjen PPP, Dimyati N (dari kiri ke kanan) hadir saat membawakan kultum jelang buka puasa bersama di kantor PPP, Jakarta Pusat, Selasa (30/6).
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Ketua DPP PPP, Akhmad Gojali Harahap, Wakil Ketua Umum PPP, Epyardi Asda, Ketua DPP PPP, Djafar Alkatiri, dan Sekjen PPP, Dimyati N (dari kiri ke kanan) hadir saat membawakan kultum jelang buka puasa bersama di kantor PPP, Jakarta Pusat, Selasa (30/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Jakarta, Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan, Koalisi Merah Putih (KMP) memiliki peran strategis untuk partai pendukungnya. Termasuk untuk Partai Amanat Nasional (PAN).

Sebab, adanya KMP ini membuat kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) didominasi oleh partai pendukung. Bahkan, KMP juga berjasa pada posisi yang didapatkan ketua umum PAN, Zulkifli Hasan.

"Perlu diingat, Pak Zul bisa menjadi ketua MPR karena KMP," tegas Dimyati di kompleks parlemen Senayan, Rabu (2/9).

PPP sendiri tidak memermasalahkan bergabungnya PAN ke pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Sebab, hal itu menjadi hak masing-masing parpol. Terlebih tidak ada kontrak politik yang mengikat di KMP. Bersatunya KMP didasarkan pada keikhlasan dari masing-masing partai pendukung.

"Haknya PAN, silakan saja, kalau sudah tidak nyaman di KMP, atau boleh seperti Demokrat juga boleh," ujarnya.

Sebelumnya, PAN menegaskan bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Hal itu diutarakan usai pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan di Istana Negara.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement