REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meloloskan delapan calon pimpinan. Berbagai pro dan kontra pun bermunculan menyikapi kedelapan nama tersebut, tak terkecuali DPD RI.

Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad mengkhawatirkan adanya calon titipan dari kedelapan calon pimpinan KPK tersebut.

"Sebagian besar yang dilakukan oleh pansel sudah bagus. Memang ada beberapa calon yang dinilai oleh ICW dan dilihat ada benarnya terutama dikhawatirkan ada calon semacam titipan yang dipasang dan dikhawatirkan melemahkan KPK," ujarnya di Kota Mataram, Rabu (2/9).

Farouk menuturkan, pihaknya berharap Komisi III DPR bisa lebih fair dan tidak memiliki kepentingan politik dalam pemilihan capim KPK. Meskipun, relatif sulit sebab terdapat kepentingan politik di tubuh DPR, apalagi salah satu sasaran KPK selama ini adalah orang yang berada di legistlatif dan eksekutif.

Menurutnya, apa yang disoroti oleh ICW tentang adanya capim yang bermasalah diantara kedelapan orang itu harus terus disampaikan kepada Komisi III DPR. Sehingga, diharapkan orang yang dikhawatirkan merupakan calon titipan bisa tidak lolos menjadi pimpinan KPK.

Terkait dengan presiden Joko Widodo, Farouk menilai diatas kertas tidak ada intervensi yang dilakukan presiden dalam proses seleksi capim KPK. Namun, dirinya tidak mengetahui apakah presiden dibelakang melakukan intervensi.

"Saya yakin presiden secara pribadi tidak akan ikut campur tapi mungkin saja orang dibawahnya membisiki pansel," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika