Pansel Berharap DPR Pilih Salah Satu Capim di Setiap Bidang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pansel seleksi calon pimpinan (capim) KPK telah menyerahkan delapan nama yang lolos seleksi tahap akhir kepada Presiden Joko Widodo, Selasa (1/9). Delapan nama itu dibagi dalam empat bidang yang masing-masing diisi dua capim. Haruskah DPR memilih salah satu dari dua nama di setiap bidang itu?

Ketua Pansel KPK Destry Damayanti mengatakan, pembagian empat bidang itu merupakan inisiatif dari tim yang dipimpinnya. Pembagian itu dilakukan untuk memberi keseimbangan terkait fungsi dan tugas KPK. Tetapi, kata dia, Pansel KPK menyerahkan sepenuhnya pemilihan lima pimpinan KPK kepada DPR.

"Itu menjadi kewenangan DPR walaupun kami berharap DPR juga mempunyai kesamaan pandangan dengan kami," kata Destry saat dikonfirmasi, Selasa (1/9).

Menurut ekonom ini, lembaga antikorupsi perlu dipimpin oleh orang-orang dari berbagai latar belakang keahlian. Hal ini untuk melengkapi dan memaksimalkan manajemen sebuah lembaga penegak hukum seperti KPK. KPK, kata dia, tidak cukup dipimpin oleh orang yang hanya ahli di bidang hukum.

"Kami hanya ingin menyampaikan heterogenitas yang dibutuhkan dalam tim pimpinan KPK," ujar dia.

Delapan nama hasil seleksi 'sembilan srikandi' ini akan segera diserahkan Presiden Jokowi kepada DPR. Legislatif kemudian akan memilih lima dari 10 nama yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Dua nama yang lain adalah Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata. Keduanya lolos dalam seleksi yang dilakukan pansel sebelumnya di era pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Berikut delapan nama yang lolos:

Pencegahan:

1. Saud Situmorang, staf ahli Kepala BIN

2. Surya Chandra, dosen FH Unika Atmajaya

Penindakan:

3. Alexander Marwata, hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat

4. Basariah Panjaitan, Widyaiswara Sespimti Lemdik Polri

Manajemen:

5. Agus Raharjo, mantan Kepala LKPP

6. Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan kerjasama KPK

Supervisi, koordinasi, monitoring:

7. Johan Budi, Plt Pimpinan KPK