Selasa 01 Sep 2015 14:50 WIB
Buruh Bergerak

Serikat Buruh Tumpahkan Uneg-Uneg kepada Tiga Menteri

Rep: C15/ Red: Bayu Hermawan
Ribuan buruh melakukan aksi jalan kaki bersama dari bundaran Patung Kuda menuju Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (1/9).   (Republika/Raisan Al Farisi)
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Ribuan buruh melakukan aksi jalan kaki bersama dari bundaran Patung Kuda menuju Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (1/9). (Republika/Raisan Al Farisi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usai melakukan aksi long march dari Bundaran BI ke Istana, para buruh berkumpul di depan Kantor Menkopolhukam. Perwakilan buruh ini menumpahkan segala tuntutan mereka di depan tiga menteri.

Perwakilan dari serikat buruh, Said Iqbal mengutarakan beberapa persoalan penting pada pertemuan tersebut. Tiga menteri tersebut antara lain Menkopolhukam, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Kesehatan.

Selain itu hadir pula Kapolda Metro Jaya, Irjen Tito Karnavian serta Pangdam Kodam Jaya. Pada pertemuan itu Said menyampaikan setidaknya tiga hal urgent. Pertama, Said menyampaikan keresahannya atas melemahnya nilai tukar rupiah. Hal ini akan berdampak buruk pada keberlangsungan nasib buruh.

"Sudah ada dua pabrik panasonic di pasuruan dan bekasi yang tutup. Melemahnya ekonomi ini akan sangat berdampak pada industri ekpor impor. Riskan akan PHK," ujar Said di Ruang Bima Kantor Menkopolhukam, Selasa (1/9).

Said juga menyinggung soal pemerintah yang harus segera mengambil langkah efektif untuk bisa memperbaiki daya beli buruh yang semakin melemah akibat melemahnya rupiah.

Selain masalah ekonomi, Saiq juga menyampaikan soal adanya kriminalisasi buruh. 12 buruh di Pasuruan dan empat buruh di Jakarta harus mendekam di penjara akibat aksi yang mereka lakukan.

Tak lupa Said mendesak pemerintah khususnya, Menteri Kesehatan untuk segera merealisasikan implementasi BPJS yang ramah terhadap buruh.

Bukan sekali dua kali ini menurut Said buruh tak mendapatkan hak nya meski BPJS menjamin kesehatan mereka.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement