REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA) mendesak DPR sebagai perwakilan rakyat harus menggulirkan Hak Interpelasi. DPR harus menanyakan kepada Presiden Jokowi tentang penyebab pelemahan rupiah dan langkah-langkah yang akan diambil terkait penguatan rupiah.
"Rupiah menembus Rp 14 ribu per dolar AS. Pelemahan rupiah bisa saja terus terjadi kalau tidak ada langkah-langkah antisipasi dari pemerintah. Dan terpuruknya rupiah dipastikan berdampak buruk terhadap perekonomian nasional. Bila tidak segera diatasi, maka bisa mengakibatkan terjadinya kritis ekonomi," Sya'roni Sekretaris Jenderal HUMANIKA kepada ROL, Senin (31/8).
Sya'roni mengatakan, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Presiden Jokowi menanggapi terpuruknya rupiah. Padahal pelemahan rupiah merupakan yang terburuk kedua se-Asia.
Semestinya, kata dia, untuk menenangkan pasar, presiden mengeluarkan pernyataan resmi dan sekaligus mengumumkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi pelemahan rupiah. Sebab, dikhawatirkan pelemahan rupiah akan terus berlanjut dan kemudian menyebabkan terjadinya krisis ekonomi.
Untuk itu, dalam mencegah hal tersebut presiden harus disadarkan akan tugas yang diembannya. Karena itu, HUMANIKA meminta DPR sebagai perwakilan rakyat harus menggulirkan Hak Interpelasi. DPR harus menanyakan kepada Presiden Jokowi tentang penyebab pelemahan rupiah dan langkah-langkah yang akan diambil rupiah.
"DPR tidak boleh diam saja menghadapi ancaman di depan mata. Tugas DPR adalah menyuarakan aspirasi rakyat. DPR harus berani 'galak' kepada pemerintah demi untuk melindungi kepentingan rakyat. DPR jangan hanya meributkan soal 7 proyek saja, mestinya demi kepentingan rakyat lah DPR harus berani bersikap tegas kepada pemerintah," ujar Sya'roni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
