REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komite Indonesia Bersih, Adhie Massardi, mengatakan kasus dwelling time bukan hanya masalah waktu tunggu bongkar muat namun juga menyangkut biaya yang semakin tinggi.

"Ini bukan hanya masalah waktu tapi memotong cost sehingga produk Indonesia bisa kompetitif. Kalau materialnya costnya tinggi, membuat tidak kompetitif, banyak yang pindah ke Vietnam yang cost-nya bisa lebih rendah, maka banyak pengusaha Indonesia memindahkan pabriknya ke negara lain yang costnya lebih rendah," jelas Adhie.

Deputi I Kantor Staf Kepresidenan, Yuli Rusdinan menilai masalah utama dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok terletak pada bagian perizinan. "Satu di antara penyumbang lamanya dwelling time ada di tahap clearence di pelabuhan adalah perizinan," kata Yuli.

Yuli mengatakan ada 17 kementerian yang memiliki izin terkait bongkar muat dipelabuhan. Meski perizinan merupakan fungsi pengontrolan barang di pelabuhan, lanjut Yuli, jumlah izin sangat banyak. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu penyebab lamanya waktu bongkar muat.

"Izin itu untuk fungsi pengontrolan. Jadi karena jumlah izinnya banyak, terjadilah dwelling time," ujar Yuli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika