REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemenko PMK mendapatakan dana dalam APBNP sebesar Rp 149 miliar untuk mengeksekusi program revolusi mental. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Riant Nugroho mengatakan dana sebesar Rp 149 miliar tidak cukup untuk program revolusi mental jika benar-benar ingin diaplikasikan dalam masyarakat harusnya bisa sampai Rp 1 Triliun.
"Kalau anggaran sebesar itu tidak cukup tetapi kalau hanya untuk biaya sosialiasai website yang terlalu besar," ujar dia, Jumat (28/8) saat dihubungi.
Jika Presiden Joko Widodo ingin berhasil dalam kebijakan ini, dia harus mengajak lima pakar. Mereka berasal dari profesor ahli kebijakan, ahli politik, ahli budaya organisasi, ahli psikologi, ahli rekayasa tau intelejen, dan ahli komunikasi. Lima pakar ini diharapkan dapat menyusun grand desaign program revolusi mental yang tepat sasaran. Sehingga revolusi mental bukan hanya dijadikan sekedar program sampingan saja.
Jokowi harus benar-benar memprioritaskan revolusi mental menjadi program kerja utama. Revolusi mental dapat cepat direalisasikan dengan mengacu program P4 masa orde baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
