REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pakar keamanan cyeber Pratama Persadha mengatakan pembentukan  Badan Cyber Nasional (BCN) pada tahun 2016 terbilang lambat bila dibanding negara tetangga seperti Singapura.

Apalagi saat ini sudah banyaknya kasus peretasan dan pembobolan perbankan sehingga negara memang dituntut segera merealisasikan terbentuknya BCN.

“Kita dituntut segera merealisasikan pertahanan cyber yang kuat dan satu hal yang cukup penting adalah menggunakan sumber daya dalam negeri. Baik prasarana dan SDM-nya,” jelas Pratama dalam siaran pers yang diterima ROL, Rabu (26/8).

Komisi 1 DPR RI sendiri lebih condong untuk memaksimalkan lembaga yang sudah ada, dibanding membentuk BCN. Sehingga perlu dialog lebih lanjut agar pemerintah dan DPR bisa sejalan dalam mewujudkan sistem pertahanan cyber yang mumpuni.

“BCN memang masih harus menempuh jalan panjang, terutama soal posisi dan urgensinya. Namun perlu diingat bahwa sebuah negara yang tidak lagi mampu mengamankan jalur komunikasi maupun wilayah cybernya, maka ancaman penjajahan gaya baru jelas berdiri di depannya,” tegasnya.

Sebelumnya berendus kabar pemerintah akan menggandeng Central Intelligence Agency (CIA) dalam pembentukan BCN. Hal tersebut langsung  mengundang banyak kontroversi. Bahkan dari berita yang beredar pemerintah menggandeng CIA untuk mengawasi komunikasi masyarakat lewat big data.

Namun rumor ini buru-buru ditepis oleh Menkopolhukam yang baru dilantik, Luhut Panjaitan. Menkominfo Rudiantara juga menguatkan argumen bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk menggandeng pihak asing, terutama CIA.

Ikuti Whatsapp Channel Republika