REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyampaikan strateginya bila terpilih menjadi salah satu pimpinan KPK. Salah satunya adalah membenahi terlebih dahulu masalah internal di lembaga KPK.
"Tentu internal terlebih dahulu, karena selalu ada masalah internal di setiap lembaga yang pimpinannya berganti sedangkan pegawai dan staff sudah puluhan tahun, pasti akan ada gap," ujar Jimly menjawab pertanyaan dari anggota pansel KPK, Enny Nurbaningsih di Kantor Sekertariat Negara, Selasa (25/8).
Bahkan, sambung Jimly, hal tersebut seringkali ia temui saat menjadi Ketua MK atau saat menjadi Ketua DKPP. "Selalu ada konflik, ini menurut saya, masalahnya adalah internal yang tidak sinergi," ucapnya.
Jimly melanjutkan, strategi yang akan dilakukannya adalah memperbaiki hubungan antar lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Jimly berkata, hubungan baik antar lembaga penegak hukum sangatlah penting untuk menyamakan pemahaman permasalahan negara yang harus ditangani bersama.
Selama ini, lanjut Jimly, penindakan di KPK terkesan kerja sendirian. Cara kerja seperti itu harus segera diperbaiki. Bila melakukan pemberantasan korupsi maka akan mendorong untuk menyesuaikan diri, "kalau positif thingking partnership bisa jauh lebih bermanfaat bagi bangsa negara," kata Jimly.
Salah satu pencegahan pemberantasan korupsi adalah menerapkan kurikulum mulai dari generasi muda. Kemudian, lanjutnya, kesatuan pembangunan dan pengawasan yang harus dikerjakan. "KPK bisa minta laporan semua lembaga negara, agenda pencegahan masing-masing," ujarnya.
Teknisnya, penindakan terus harus dijalankan dan jangan kendor serta memperbaiki yang kurang sehingga dengan sendirinya KPK punya senjata dan fungsi monitoring yang bisa dipakai untuk perbaikan sistem. "Penindakan semua tahu KPK bisa menindak, tapi dipahami jangan keseringan dipakai kalau tidak perlu," ujarnya.
Adapun pada hari ini yang dijadwalkan wawancara terbuka adalah Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, Mayor Jenderal (Purn) Hendardi Soepandji, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Pribowo, Dosen Hukum Universitas Hasanuddin La Ode Muhammad Syarif, Dosen Akuntansi Universitas Gadjah Mada Mohammad Gudono, dan Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Nina Nurlina Pramono.
Perlu diketahui, anggota tim Pansel Capim KPK, melakukan wawancara terbuka kepada 19 Capim KPK selama tiga hari dari 24-26 Agustus 2015. Sebelumnya, Pansel KPK telah mengumumkan 19 nama capim yang lolos ke tahap berikutnya. Nantinya dari 19 nama itu akan dikerucutkan menjadi 8 nama. Kemudian delapan nama tersebut akan dikirimkan Presiden Jokowi ke DPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
