REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon pimpinan KPK Hendardji Soepandji menjamin tidak akan menerapkan sistem komando seperti yang diterapkan oleh TNI.
"Saya sudah pensiun 5,5 tahun. Sudah tidak ada komunikasi dan otoritas pangilima TNI untuk memerintah saya. Status saya adalah swasta murni. Saya membiasakan diri sebagai sipil," kata Hendardji dalam tes wawancara di gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Selasa (25/8).
Hendaradji menjadi peserta kedua yang mengikuti tahap seleksi wawancara pada hari ini. Ia pun akan menerapkan tiga strategi di KPK, bukan hanya pencegahan dan penindakan.
"Ada tiga strategi penangkalan, penindakan dan penguatan kelembagaan. Di dalam penguatan internal akan ada konsolidasi internal. Dari lima orang komisioner, kami akan taat azas dan dengan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi," ucap Hendardji.
"Apakah anda pernah terima gratifikasi?" tanya anggota pansel Enny Nurbaningsih.
"Tidak pernah. Pada 1997 saat saya memberantas judi, saya menangkap 500 orang, ada cukong yang menawari saya Rp100 juta setiap minggu, tapi tidak saya terima," jawab Hendardji.
Ia mengaku sebagai polisi militer juga berpengalaman mengurus korupsi di lingkup militer dalam waktu lama seperti menangani korupsi bandara Sepingan Balikpapan Kalimantan Timur pada 1982, pada 1994 menangani korupsi aset-aset Mabes TNI senilai Rp415 miliar dan aset-aset TNI Angkatan Daerat senilai Rp129 miliar.
Sedangkan harta Hendardji yang berjumlah Rp32,2 miliar dan 4.000 dolar AS, ia pun mengaku harta tersebut wajar.
Pada hari ini ada tujuh orang yang mendapat giliran tes wawancara yaitu Giri Suprapdiono (Direktur Gratifikasi KPK), Hendardji Soepandji (Presiden Karate Asia Tenggara SEAKF), Jimly Asshiddiqie (Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI), Johan Budi Sapto Pribowo (Plt Pimpinan KPK), dan Laode Muhamad Syarif (Lektor FH Universitas Hasanudin), Moh Gudono (Ketua Komite Audit UGM), Nina Nurlina Pramono (Direktur Eksekutif Pertamina Foundation).
Ikuti Whatsapp Channel Republika