REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku tak mempermasalahkan siapapun nama yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Timur sebagai penjabat (Pj) wali kota dalam rangka mengisi kekosongan kepimpinan selepas masa jabatannya berakhir, 28 September 2015.
"Siapapun orangnya tidak masalah dan memang tidak ada hubungannya dengan saya karena itu kewenangan gubernur," ujarnya, Sabtu (22/8).
Wali kota perempuan pertama di "Kota Pahlawan" tersebut juga akan menyambut baik penggantinya untuk mengurusi pemerintahan setempat hingga masa pelantikan wali kota baru melalui pilkada Desember 2015.
Eks Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya itu juga tak memiliki pesan apapun terhadap seorang Pj nantinya karena khawatir disebut ada permintaan khusus.
"Saya juga tidak tahu harus bagaimana. Kalau ada komunikasi sama Pj, khawatir disebut korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) nantinya," ucap wali kota peraih gelar Doktor Honoris Causa dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu.
Kendati demikian, ia akan menyambut positif dan siap berkoordinasi dengan seorang Pj yang nantinya mulai bekerja selepas masa jabatannya berakhir.
Nama Nurwiyatno disebut-sebut akan menjadi orang nomor satu di Pemkot Surabaya dalam jangka waktu beberapa bulan setelah dipercaya Gubernur Jatim Soekarwo.
"Kalau Pj Surabaya, Pak Nurwiyatno ada di urutan pertama dari tiga nama yang harus diserahkan ke Menteri Dalam Negeri. Dan, biasanya nama teratas yang disetujui," kata Pakde Karwo, sapaan akrab gubernur.
Ia berharap surat pengangkatan Pj sudah turun sebelum masa jabatan Wali Kota Surabaya habis sehingga bisa langsung bertugas sebagaimana diatur dalam ketentuan berlaku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
