REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Lembaga Ilmu Politik Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, saling lempar pernyataan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli harusnya tidak perlu terjadi. Pemerintahan harus menegakkan etika yang baik dalam melayani bangsa.
"Saling lempar pernyataan tersebut sangat tidak diperlukan publik. Masyarakat hanya menunggu aksi konkrit pemerintah mengeksekusi program," ucapnya pada ROL, Rabu (19/8), malam.
Apabila di internal kabinet ada perbeda perspektif, mestinya bisa disampaikan di forum rapat kabinet atau rapat kabinet terbatas. Di forum tersebut isu-isu krusial bisa dibahas dan dituntaskan. "Daripada membawanya atau melemparnya ke publik yang malah menimbulkan respon tak simpatik dan membingungkan rakyat," kata dia.
Dalam kondisi seperti saat ini, di mana ekonomi lemah dan harga-harga kebutuhan masih tinggi, pemerintah harus mampu menjaga marwahnya agar tidak semakin dicemooh rakyat. Pekerjaan rumah yang harus senantiasa diemban Presiden adalah menjaga soliditas dan kekompakan kabinetnya.
"Sebab tidak mungkin kabinet bekerja maksimal kalau di internalnya gaduh dan tidak saling bisa sinergi," ucap Siti.
Soliditas kabinet cenderung fluktuatif, tergantung kualitas komunikasi politik antar mereka. Selain itu, suatu kebijakan tak jarang pula memunculkan resistensi di internal kabinet. Oleh karena itu, kepemimpinan Jokowi harus hadir untuk meredam sengketa atau konflik yang ada di kabinet.
Pembiaran terhadap konflik di internal kabinet hanya akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bila ini berlangsung lama, maka legitimasi pemerintah akan terus merosot. "Akan mengganggu kinerja kabinet karena kabinet tidak bisa fokus, sebaliknya malah tak saling menghormati dan saling menyepelekan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
