REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo membawakan pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/8). Dalam pidatonya, Jokowi menyebut pelambatan ekonomi dalam negeri bukan satu-satunya persoalan utama yang sedang terjadi.
Presiden menilai, ada persoalan serius lain yang juga tengah dihadapi bangsa, yakni menipisnya nilai-nilai budaya dan kesantunan di masyarakat.
"Selama ini kita terjebak pada pemahaman bahwa melambannya perekonomian global, yang berdampak pada perekonomian nasional adalah masalah paling utama. Padahal kalau kita cermati lebih seksama, menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama juga berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa," kata Jokowi.
Presiden menilai, menipisnya budaya kesantunan itu terjadi tak hanya di masyarakat, tetapi juga di institusi resmi seperti lembaga penegak hukum dan juga media massa. Menurut Jokowi, hal itu sebenarnya dapat menghambat program pembangunan di masyarakat.
"Tanpa kesantunan politik, tatakrama hukum dan ketatanegaraan, serta kedisiplinan ekonomi, kita akan kehilangan optimisme dan lamban mengatasi persoalan-persoalan lain termasuk tantangan ekonomi yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia," ucap presiden ke-7 Indonesia tersebut.
Khusus di media, Presiden mengatakan bahwa saat ini ada kecenderungan di mana media massa senang mengangkat isu-isu sensasional. Hal itu semata-mata untuk mendongkrak pendapatan.
Padahal, sambung Jokowi, media harusnya memainkan perannya mengedukasi masyarakat lewat informasi yang disiarkan.
"Media hanya mengejar rating dibandingkan memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif," ucap Presiden.