REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester kedua yang bergerak rendah berpengaruh terhadap daerah, khususnya pada pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

"Sangat berpengaruh dampaknya terhadap BBN-KB, daya beli masyarakat turun," ujar Sekretaris Daerah Dinas Pendapatan Daerah NTB, Abdul Aziz kepada wartawan di Mataram, Kamis (13/8).

Ia menuturkan, untuk PKB karena harga objek lama yang menunjang maka bisa tertutupi. Dirinya menjelaskan, hingga bulan Juli pajak BBN-KB baru mencapai 42 persen dari total target perencanaan sebesar Rp 349 Miliar.

Menurutnya, raihan tersebut relatif masih rendah karena seharusnya pada bulan Juli, pendapatan dari BBN-KB bisa mencapai 58 persen. "Pada tahun lalu target sebesar itu bisa tercapai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang bagus," ungkapnya.

Abdul Aziz mengatakan Dispenda sudah menurunkan target penerimaan tersebut dan tengah mengajukan penurunan target pendapatan kepada Komisi di DPRD NTB. "Target itu mentok karena pertumbuhan yang rendah. BBN itu tidak punya objek," katanya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia melansir pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester kedua bergerak lamban dan rendah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika