REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan perombakan kabinet, Rabu (12/8). Dari perombakan kabinet ini, kader partai Nasdem akhirnya dicopot dari posisinya. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapat tambahan jatah dengan masuknya Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.
Sekretaris Jenderal partai Nasdem, Patrice Rio Capella mengatakan pihaknya menghormati langkah yang sudah diambil oleh Jokowi. Sebab, perombakan kabinet menjadi hak prerogratif dari Presiden yang dijamin konstitusi. Terlebih, jika perombakan kabinet didasarkan pada kepentingan bangsa dan negara.
Nasdem juga menerima jika salah satu kadernya dicopot dari posisi di kabinet. Dengan digantinya Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno dengan Luhut Binsar Pandjaitan, maka komposisi kader parpol di kabinet saat ini berubah. Nasdem hanya menempatkan dua kadernya, sementara PDIP menambah kadernya di 5 posisi dalam kabinet.
"Wajarlah kalau PDIP mendapat jatah yang lebih, karena mereka lebih banyak," katanya pada Republika, Rabu (12/8).
Rio melanjutkan, Nasdem juga baru mengetahui kadernya, Tedjo Edhy Purdijatno diganti Selasa (11/8) malam. Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno sudah menemui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh untuk menjelaskan pergantian Tedjo Edhy, Rabu (12/8) pagi di kantor DPP Nasdem.
Ia membantah digantinya Tedjo karena adanya rapor buruk dari yang bersangkutan. Menurutnya, untuk mengganti jajaran kabinetnya, Jokowi tidak perlu penilaian positif atau negatif. Sebab, hal itu merupakan hak prerogratif Presiden. Rio membantah kalau berubahnya komposisi kader parpol di kabinet ini merupakan kemenangan PDIP.
Menurutnya, reshufle kabinet merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan. Bongkar pasang kabinet memang wajar terjadi. Bahkan, perjalanan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla masih menyisakan 4 tahun lagi. Artinya, masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi dalam 4 tahun kedepan.
"Siapa tahu nanti ada reshufle lagi, Nasdem masuk lagi, kan kita tidak tahu," tegas anggota komisi III DPR RI ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika