REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo resmi merombak kabinet kerja. Salah satunya, Luhut Pandjaitan yang akan menduduki jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Ia pun mengaku ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Terutama terkait dengan koordinasi dan pernyataan yang diberikan kepada publik.
"Kalau dari arahan presiden, semua kementerian harus betul-betul terkoordinasi. Tidak ada yang bicara sendiri-sendiri. Kalau bicara, harus dibicarakan dengan kementerian terkait sehingga tidak ada pesan yang simpang siur di masyarakat," katanya lewat wawancara dengan televisi swasta, Rabu (12/8).
Luhut menegaskan yang dibutuhkan saat ini kerja sama tim. Jangan sampai hal yang tidak perlu diketahui publik bocor. Begitu pula tugas pokok setiap menteri harus jelas.
"Siapa berbuat apa harus jelas," katanya.
Seperti diketahui, dalam beberapa kesempatan menteri-menteri dalam kabinet kerja tak kompak dalam memberikan pernyataan bahkan kebijakan. Misalnya, tentang aturan impor pakaian bekas. Menteri Perdagangan (Mendag), Rachmat Gobel telah melarang impor baju bekas tapi Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro justru menaikkan bea masuk pakaian bekas impor menjadi 35 persen.
Sebelumnya Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet, antara lain mengangkat Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo.
Presiden mengangkat Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto, mengangkat Sofyan Djalil sebagai Menteri PPN/ Kepala Bappenas menggantikan Andrianof Chaniago. Presiden Jokowi mengangkat Thomas T Lembong menggantikan Rahmat Gobel.
Presiden mengangkat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno, serta mengangkat Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika