REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berpendapat penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) merupakan opsi dengan risiko paling rendah.

"Risiko paling rendah perppu walaupun saya termasuk kritis, paling enggak suka dengan perppu," kata Jimly usai rapat di Kantor Presiden RI, Jakarta, Selasa (4/8) petang.

Menurut dia, penerbitan perppu akan memberikan solusi kepada tujuh daerah yang hanya memiliki calon tunggal sehingga harus menunda pelaksanaan pilkada pada tahun 2017. "Kalau ditunda akan membuat masalah dan kemudian hak rakyat diberangus, dan lagi pula 2,5 tahun untuk plt, nanti tidak bisa diambil keputusan sebagai kepala daerah, nanti yang dirugikan seluruh rakyat, ini termasuk kegentingan yang memaksa," kata Jimly yang juga pakar hukum tata negara.

Ia mengatakan bahwa penerbitan perpu sering menimbulkan kontroversi, tetapi tetap harus ada keputusan. "Harus ada yang mengambil tanggung jawab. Kalau tidak ada yang mengambil tanggung jawab itu, semua akan membebankan pada lembaga lain, pada orang lain, repot kita," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika