Ahad 02 Aug 2015 17:23 WIB

DPR Desak Mentan Serius Atasi Masalah Kekeringan

Rep: Risa Herdahita/ Red: Bilal Ramadhan
 Petani sedang mengumpulkan padi yang mengalami kekeringan di Kampung Setu, Bekasi Barat, Kamis (30/7).  (Republika/Tahta Aidilla)
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Petani sedang mengumpulkan padi yang mengalami kekeringan di Kampung Setu, Bekasi Barat, Kamis (30/7). (Republika/Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua agenda besar pertahanan pangan mengalami gangguan akibat kemarau panjang. Gagalnya agenda tanam dan panen, akan berakibat terganggunya stok pangan selama dua periode masa tanam.

Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin pun meminta Kementerian Pertanian (Kementan) serius antisipasi produk pangan akibat kemarau panjang. "Perhatian terhadap aktivitas produksi berbagai produk pangan ini harus serius, dan ini menjadi tanggung jawab Kementrian Pertanian sebagai represntasi pemerintah," katanya dalam rilis yang diterima Republika pada Ahad (2/8).

Hal ini pun menurutnya sudah disampaikan sejak dua bulan lalu. Saat itu ia mengatakan ada dua ancaman besar yang harus dipersiapkan oleh Kementan akibat kemarau panjang, yaitu gagal panen dan sulitnya mempersiapkan penanaman berikutnya.

Saat ini memang ada peluang bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai penyangga pangan. Naiknya hasil tangkapan ikan akibat musim kemarau dan pesatnya pertumbuhan klorofil plangton yang menjadi makanan ikan memungkinkan hal itu terjadi.

Namun, Andi menilai akan tetap terjadi bencana kekeringan yang menyulitkan kinerja Kementan dalam produksi tanaman pangan dan hortikultura. "Kenyataannya, hampir seluruh sentra produksi padi di Indonesia telah kering dan terjadi Puso atau gagal panen," lanjut dia.

Di sini ia menyesalkan sikap pemerintah yang justru membanding-bandingkan jumlah area gagal panen dengan tahun sebelumnya. Meski memang ada penurunan di mana pada 2014 ada 200 ribu hektar lebih yang gagal panen, sedangkan sekarang hanya 101 ribu ha, sikap ini tidak relevan.

Sikap pemerintah justru tidak sejalan dengan upaya pencapaian target produksi padi yang diharapkan mencapai swasembada pada tiga tahun mendatang. "Pemerintah pun lupa daya beli masyarakat rendah akibat pencabutan subsidi BBM dan listrik. Ini akan memperparah keadaan ekonomi masyarakat pedesaan pada tahun mendatang," papar Andi.

Sejauh ini beberapa tanaman memang mengalami kenaikan produksi, seperti blewah dan semangka. Sayangnya, mayoritas petani Indonesia yang kekeringan adalah petani padi. "Ini akan berdampak buruk bagi ekonomi petani padi. Jika pemerintah tak perhatian, jumlah kemiskinan akan kembali melonjak," tambahnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement