REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi mengimbau masyarakat tetap melanjutkan penggunaan BPJS meski Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram atas keberadaan lembaga tersebut.
"Saya kira tidak ada masalah diteruskan meski ada fatwa MUI. Terpenting saat ini pemerintah dan MUI perlu duduk bersama untuk membicarakan akad apa yang paling sesuai dalam BPJS sehingga tinggal disesuaikan saja," kata Zainul Majdi di Mataram, Jumat.
Menurut dia, fatwa MUI terkait BPJS haram bisa jadi karena ada sistim atau akad yang belum jelas dalam penggunaannya, sehingga MUI memerlukan penjelasan lebih luas dan lebih mendalam dari pemerintah terkait hal itu.
"Kira-kira akad BPJS ini masuk mana dalam Islam, kalau ini 'clear' saya kira tidak ada masalah," ujarnya.
Untuk itu, guna mencari solusi dari persoalan tersebut, doktor lulusan Universitas Al Azhar Mesir ini, menyarankan agar MUI dan pemerintah bisa duduk bersama membahas masalah BPJS tersebut, sehingga tidak menjadi polemik yang terus berkepanjangan di tengah masyarakat.
"Saat ini terpenting pemerintah dan MUI perlu duduk bersama untuk membicarakan akad apa yang paling sesuai dalam BPJS. Kalau sudah ketemu, tinggal disesuaikan saja. Dan karena ini sudah berjalan silahkan saja masyarakat menggunakannya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika