REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan koruptor diketahui mendaftar sebagai calon kepala daerah di sejumlah wilayah. Peneliti dari Indonesia Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengatakan semakin rendah pendidikan masyarakat di suatu daerah, makin besar peluang kemenangan mereka.

"Menurut hasil-hasil riset yang terkait, semakin rendah pendidikan masyarakat di suatu daerah maka makin besar peluang koruptor untuk terpilih kembali,"  kata Erwin kepada ROL, Jumat (31/7).

Menurutnya, tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam proses pemilihan masyarakat. Dengan pendidikan rendah, publik bisa terjebak dengan faktor elektabilitas yang dimiliki calon. Masyarakat tidak lagi melihat integritas calon melainkan memilih hanya sebatas popularitas.

Ini yang disebutnya patut dikhawatirkan. Padahal pemimpin daerah tentu tidak hanya yang memiliki tingkat popularitas tinggi untuk mencari dukungan. Namun dibutuhkan kapabilitas yang menjadi modal dalam menjalankan tugasnya ke depan.

Ia menilai mantan koruptor yang maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak boleh dipilih. Ini merupakan bentuk hukuman dari masyarakat bagi seseorang yang pernah menyalahkan jabatan demi kepentingan pribadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika