REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Pelaksana Tugas Gubernur Banten Rano Karno memastikan akan merombak beberapa pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setelah dilantik menjadi gubernur definitif pada Agustus 2014.
"Selain memang ada beberapa pejabat yang pensiun, ada juga SKPD?yang harus diremajakan. SKPD mana saja, itu nanti saja," katanya di Serang, Jumat (31/7).
Dia mengatakan, ada beberapa agenda penting yang harus segera dilakukan percepatan seusai dirinya resmi menjadi gubernur, antara lain pembentukan Bank Banten, penyerapan anggaran, dan infrastruktur jalan yang menggunakan anggaran tahun jamak. "Strategi sebetulnya sudah tertuang dalam RPJMD, setelah ini tinggal penguatan saja," katanya.
Dia menyebutkan, seperti agenda pembentukan Bank Banten dan pembangunan jalan dengan sistem anggaran tahun jamak. Program tersebut harus dikejar ketertinggalannya. "Ini kan agenda gubernur dan wakil gubernur dan sudah ada dalam raperda, harus dijalankan. Hal pertama yang saya lakukan percepatan penyerapan anggaran," katanya.
Rano dipastikan menjadi Gubernur Banten dan ada wakil gubernur. Namun demikian, ia mengaku, tak terlalu mempersoalkan hal tersebut. "Tidak ada wakil itu kan bukan keinginan saya, tetapi menurut undang-undangnya seperti itu kalau kurang dari 18 bulan sisa jabatan. Kalau dibilang tanpa wakil, istilahnya tidak terlalu soal. Beban kerja mungkin iya, kan ada sekda, dan asisten," katanya.
Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah, mengatakan, pihaknya sudah menerima salinan surat Keppres tentang pemberhentian Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Selanjutnya, rapat badan musyawarah (banmus) akan dilaksanakan pada pekan depan. "Sudah terima, dan tanggal 4 atau 6 Agustus kami rapat banmus untuk menentukan agenda paripurna pengumuman," kata Asep.
Menurut Asep, hal pertama yang harus dilakukan Rano Karno setelah resmi definitif sebagai Gubernur Banten yaitu mereformasi birokrasi. Hal tersebut yang kemudian menjadi tolok ukur kinerja pegawai.
"Di depan kita sudah menunggu agenda-agenda penting yang harus tuntas, seperti tindak lanjut LHP BPK, penyerapan anggaran, APBD Perubahan 2015, APBD murni 2016. Jadi menurut saya terpenting adalah reformasi birokrasi lebih dulu, reformasi yang betul-betul secara substansi, bukan hanya persoalan penempatan birokratnya saja tapi, pegawai yang betul-betul kompeten dalam bidangnya," kata Asep.
Ikuti Whatsapp Channel Republika