REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sedang melakukan kalkulasi untuk mengubah sistem subsidi yang diberikan kepada petani.

"Kita kalkulasi agar subsidi tidak dalam bentuk pupuk tapi dari harga akhir produk yang dihasilkan petani, itu lebih jelas," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VIII Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Jumat (31/7).

Menurut dia, masih banyak peluang dan kesempatan yang harus dikerjakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan swasembada pangan.

Namun, Jokowi mengaku mendapati fakta di lapangan setiap kali kunjungan kerja ke daerah ketersediaan sarana produksi pertanian termasuk benih dan pupuk bersubsidi tidak sampai ke tangan petani.

"Petani tidak dapat subsidi. Subsidi tidak sampai ke petani. Inilah perlunya sistem subsidi untuk menjangkau petani yang kita rancang. Plus minus bagaimana sedang dikalkulasi. Agar kita bisa lakukan itu dan tidak salah-salah lagi," katanya.

Salah satu yang juga menjadi fokus dan langkah nyata untuk memajukan pertanian nasional adalah ketersediaan data tunggal produk-produk pertanian.

Tanpa data tunggal, seperti yang selama ini terjadi, sulit untuk merancang jenis tanaman pangan, sebaran, waktu tanam, dan proses pascapanen.

Apalagi pada saat terjadi perubahan musim tanam karena pengaruh perubahan iklim dunia seperti sekarang sehingga ketersediaan data tunggal tersebut mutlak diusahakan bersama.

Selain data tunggal, ketersediaan sarana produksi, termasuk benih dan pupuk dengan harga terjangkau petani, juga sangat penting dalam memajukan pertanian nasional. Sedangkan untuk memberdayakan petani, hal mendesak yang perlu diupayakan seluruh pemangku kepentingan adalah masalah permodalan dan pemasaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika