Selasa 28 Jul 2015 22:35 WIB

KPK Tahan Tersangka Korupsi Alkes Udayana

 Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana Made Meregawa dikawal petugas seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/7).
Foto: Antara/ M Agung Rajasa
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana Made Meregawa dikawal petugas seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK menahan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan di Universitas Udayana Made Meregawa yang merupakan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di RS Khusus untuk Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata 2009 di Universitas Udayana Bali.

"Per hari ini, KPK melakukan penahanan kepada MGM (Made Meregawa) untuk 20 hari pertama di rumah tahanan kelas I cabang Jakarta Timur di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Guntur Pomdam Jaya," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (28/7).

KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus Alkes di Universitas Udayana yaitu Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan di Universitas Udayana Made Meregawa (MDM) yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Marisi Matondang selaku direktur PT Mahkota Negara.

PT Mahkota Negara adalah perusahaan pemenang tender Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terbukti terjadi tindak pidana korupsi hingga menyeret Neneng Sri Wahyuni yaitu istri Nazaruddin yang sudah menjadi narapidana kasus Wisma Atlet SEA Games.

PT Mahkota Nusantara sendiri pernah dimiliki kakak-adik Nasir dan Nazaruddin hingga 2009. Selain terlibat dalam proyek PLTS, PT Mahkota juga mendapat bagian pengadaan alat laboratorium multimedia serta alat laboratorium informasi, komunikasi, dan teknologi tahun 2007 di Kementerian Pendidikan Nasional dengan nilai proyek Rp40 miliar.

KPK menduga ada permufakatan dan rekayasa dalam proses pengadaan yang kemudian diduga negara mengalami kerugian sekitar Rp7 miliar.

Proyek tersebut bersifat "multiyears" yaitu pada 2009-2011 dengan total anggaran sebesar Rp16 miliar. Sedangkan kasus yang diselidiki dan disidik KPK adalah pengadaan 2009.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement