REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan diri mengajukan nama ketua DPC PKB Surabaya, Syamsul Arifin untuk maju sebagai penantang Tri Rismaharini sebagai calon wali kota Surabaya.
Ketua Desk Pilkada PKB, Bambang Susanto menegaskan keputusan untuk mengusung calon penantang Risma karena sinyal politik tidak direspon oleh wali kota incumbent tersebut.
Bahkan, sinyal politik untuk mendukung Risma sudah dinyalakan sejak jauh hari oleh PKB. Menurut Bambang, Risma dan PDIP terlalu arogan dan percaya diri sehingga merasa tidak membutuhkan dukungan parpol lain dalam pengusungannya di pilkada Surabaya.
Jadi, PKB mengambil keputusan untuk mengajukan nama calon kepala daerah sendiri sembari mencari dukungan pada koalisi Majapahit yang terdiri dari Gerindra, Demokrat, Hanura, PKS dan PKB.
Bambang menolak dikatakan mengusung calon boneka di pilkada Surabaya ini. Menurutnya, PKB akan mati-matian untuk memenangkan Syamsul Arifin melawan Risma di pilkada Surabaya. Meskipun, Risma menjadi calon wali kota yang dinilai superior untuk maju di pilkada serentak 9 Desember nanti.
“PKB memastikan ingin mensukseskan pilkada di Surabaya, kita tidak dalam posisi transaksional untuk membentuk calon boneka,” kata Bambang di Jakarta, Ahad (26/7).
Bambang mengatakan hingga pelaksanaan pilkada Desember mendatang, pihaknya akan berjuang untuk memuluskan jalan Syamsul Arifin menjadi wali kota Surabaya. Komunikasi politik sudah dilakukan PKB dengan koalisi Majapahit untuk mendukung calon penantang Risma ini.
Namun di detik terakhir, kondisi koalisi maupun nama masih dapat berubah. Menurut Bambang, PKB dan koalisi Majapahit akan mengusung nama penantang Risma yang layak jual ke publik. Hal ini untuk menandingi tingkat elektabilitas Risma yang sangat tinggi di Surabaya.
PKB dan koalisi Majapahit, imbuh Wakil Bendahara Umum PKB ini, gelisah dengan kondisi pilkada di Surabaya. Sebab, sebelumnya seluruh parpol dikabarkan mendukung Risma kembali menjadi wali kota Surabaya. Hal ini membuat dinamika politik di Surabaya menjadi tidak sehat.
“Takutnya, fungsi check and balance di Surabaya tidak mungkin jalan kalau semua parpol mendukung wali kota,” kata Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika