REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris mendesak pemerintah membuat terobosan merevolusi mental masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Fahira mengatakan, pada hari anak nasional tahun ini, Indonesia menghadapi tantangan perlindungan anak yang cukup besar dan terjal.
Ia menyebutkan, walau Indonesia sudah memiliki UU Perlindungan Anak sejak tahun 2002 dan kementerian, serta berbagai lembaga yang fokus terhadap anak, tingkat kekerasan terhadap anak terus meningkat dan mengkhawatirkan.
"Ini (revolusi mental) pekerjaan besar dan hanya Presiden yang bisa merealisasikannya. Saya sarankan Pak Jokowi keluarkan Inpres yang memerintahkan semua kementerian/lembaga punya program perlindungan anak," kata Fahira dalam keterangannya, Ahad (26/7).
Menurut Fahira, saat ini, pengetahuan masyarakat terhadap regulasi perlindungan anak sangat minim. I menilai harus ada gerakan nasional perlindungan anak yang langsung dikomandoi oleh presiden. Kampanye dan program perlindungan anak yang masif diyakini mampu menurunkan angka kekerasan terhadap anak.
"Agar ini jadi gerakan bersama, semua kementerian/lembaga diwajibkan punya program perlindungan anak di Renstra-nya (rencana strategis) masing-masing," ujarnya.
Ia menilai, walau pemerintahan terus berganti, namun keberpihakan negara terhadap perlindungan anak belum maksimal, terutama dari sisi penganggaran. Salah satu contohnya, kata dia, anggaran untuk KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang begitu minim bahkan lebih kecil dari anggaran direktorat jenderal kementerian lain.
"Harusnya kementerian ini (KPPPA) bisa jadi leading sector perlindungan anak, tetapi saya lihat perannya masih sebatas mengkoordinasi saja. KPPPA itu kementerian masa depan tapi anggarannya masih masa lalu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika