REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Bentrokan sosial yang terjadi di Tolikara, Papua, beberapa waktu lalu mendapat perhatian serius Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Berbicara ketika menggelar halal bihalal di Kantor Gubernur di Surabaya, Kamis (23/7), Soekarwo meminta seluruh elemen di Jawa Timur, mulai dari pemerintah, ulama hingga masyarakat bersatu menolak radikalisme.
Di hadapan bupati/wali kota, para ulama, serta masyarakat umum, Soekarwo menyampaikan, halal bihalal harus bisa merangsang kedamaian di Jawa Timur.
Menurut Soekarwo, Jawa Timur merupakan wilayah penting karena kondisi geografis dan geopolitiknya berada di tengah, dan sangat strategis secara ekonomi. Jika sampai terjadi gesekan, menurut dia, stabilitas nasional, juga pasokan pangan untuk daerah lain bisa terganggu.
“Kita akan menjaga kondisi Jatim selalu kondusif, dan warganya tidak terpengaruh dan terprovokasi kasus di Tolikara, Papua. Selain itu para ulama dan umara di Jatim bertemu, dan berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menolak radikalisme,” kata dia.
Budaya halal bihalal, kata Soekarwo, tak semata-mata mengandung nilai agama. Menurut dia, halal memiliki sisi sosial dan kulturalnya, di mana silaturahim bisa mempertemukan saudara dari berbagai kultur.
Selain itu, lanjut Pakde Karwo, budaya halal bihalal memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selepas menjalankan puasa dan Idul Fitri, menurut Soekarwo, mereka diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik.
“Masyarakat jatim bisa menjadi masyarakat yang komunal dan saling gotong royong, dengan melestarikan budaya halal bihalal. Budaya inilah yang selalu dirindukan masyarakat setiap tahunnya,” ujar dia.
Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anas Yusuf menyampaikan, Kapolri telah memerintahkan untuk terus melakukan pengamatan kondisi di Jawa Timur, dan hingga saat ini stabilitas Jawa Timur masih aman dan kondusif.
Ia berharap, sebagai barometer nasional warga Jatim tidak terprovokasi kasus yang terjadi di Tolikara. “Kami juga terus berkoordinasi dengan semua Polres di Jatim, untuk senantiasa mengawasi keamanan dan kondisi wilayahnya,” ujar dia.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, KH Abdusshomad Buchori mengatakan, MUI Jatim sudah berkomitmen agar umat islam mempunyai wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan.
Karena itu, kasus di Tolikara hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua, radikalisme banyak membawa kerusakan bagi umat manusia. “Para ulama, aparat keamanan dan jajaran pemerintahan harus merapatkan barisan untuk mencegah paham radikalisme di Jatim,” kata dia.
Turut hadir dalam acara tersebut 27 bupati/wali kota di Jawa Timur, Pangdam V/Brawajayan Mayjen TNI Eko Wiratmoko, serta Kapolda Irjen Pol Anas Yusuf. Agenda yang dimulai pukul 07.30 itu baru benar-benar selesai pukul 10.30.
Andi Nurroni
Ikuti Whatsapp Channel Republika
