REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Usai lebaran Idul Fitri, hari pertama masuk kerja di kantor Wali Kota Depok terlihat masih lengang, Rabu (22/7). Suasana kerja belum normal, Pegawai Negeri Sipil (PNS) banyak yang belum masuk kerja.

"Para PNS yang membolos tanpa alasan akan mendapat teguran lisan hingga tertulis," ujar Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) seusai di tempat-tempat pelayanan di Balai Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), Rabu (22/7).

Nur Mahmudi meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk mendata PNS yang membolos dan memberikan sanksi sesuai ketentuan berdasarkan PP No 53 tentang Disiplin Pegawai.

Saat sidak, Nur Mahmudi cukup terkejut banyaknya masyarakat yang sedang mengantre di bagian pelayanan kesehatan untuk mengurus Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun, untuk loket pelayanan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM2T) tak terlihat masyarakat mengurus perijinan walaupun petugas loket telah siaga.

"Pelayanan sudah normal. Untuk pelayanan para petugas sudah bekerja melayani msyarakat," terang Nur Mahmudi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika