REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Desa-desa di kawasan perbatasan harus mempunyai sarana dan prasarana pelayanan umum yang layak. Sehingga, desa di perbatasan bisa menjadi sabuk pengaman bagi wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar menargetkan, desa di perbatasan Indonesia akan menjadi kawasan beranda Indonesia dengan menjalankan kegiatan 'save village' di perbatasan Indonesia.
"Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri pendekatan keamanan dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Marwan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/7).
Pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurut Marwan, bakal difokuskan pada 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan lokasi prioritas (Lokpri) di 41 kabupaten/kota dan 13 provinsi.
"Sasaran dari hal tersebut adalah, berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, simpul utama transportasi wilayah dengan adanya pintu gerbang internasional pos pemeriksaan lintas batas kawasan perbatasa negara, dengan 16 PKSN lainnya sebagai tahap persiapan pengembangan," ujarnya.
Dengan adanya sarana yang memadai di perbatasan, Marwan yakin kerjasama dan pengelolaan perdagangan perbatasan dengan negara tetangga akan semakin meningkat. "Dan ketika perdagangan ekspor-impor di perbatasan meningkat, maka dipastikan perdagangan ilegal akan menurun drastis," ujar menteri kelahiran Pati, Jawa Tengah ini.
Selain itu, dengan pembangunan desa di kawasan perbatasan, imbuh Marwan, akan meningkatkan efektifitas diplomasi maritim dan pertahanan. "Sehingga, beberapa penyelesaian batas wilayah negara dengan 10 negara tetangga di kawasan perbatasan laut dan darat, serta meredam rivalitas maritim dan sengketa teritorial," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
