REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menyatakan akan kooperatif dan siap menghadiri pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 Juli.
"Tentunya, saya akan kooperatif," ujar Gatot ketika dikonfirmasi wartawan di Medan, Rabu (15/7).
Pada Rabu, Gatot terlihat ke kantor gubernur dan masuk ke ruang kerjanya. Menjawab pertanyaan tentang sikapnya mangkir dari pemanggilan KPK pada Senin, 13 Juli, Gatot mengaku terlambat mengetahui adanya surat pemanggilan itu.
Dia, mengaku ke Kabupaten Asahan melaksanakan Safari Ramadhan pada Jumat (10/7) dan Sabtu (11/7) hingga dini hari melakukan iktikaf di masjid. Ia mengatakan langsung melayangkan surat berisikan minta maaf dan janji siap menghadiri pemanggilan KPK berikutnya.
Gatot tidak bersedia menjawab pertanyaan soal adanya dugaan dia yang mendanai penyuapan pengacara anggota OC Kaligis terhadap hakim PTUN yang merupakan operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
"Kan hal itu sudah diceritakan detail oleh Biro Keuangan kita (Pemprov Sumut)," katanya.
Pengacara OC Kaligis yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan di tahan Rutan Guntur, sejak Selasa (14/7) dalam keterangannya di Jakarta membantah keterlibatan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho dalam dugaan suap itu.
"Soal penggeledahann katanya, juga dimintanya dipertanyakan ke Sekda Provinsi Sumut Hasban Ritonga dan Kepala Biro Keuangan Ahmad Fuad Lubis yang mendampingi KPK," katanya.
Namun dia mengakui, penggeledahan yang dilakukan KPK tersebut adalah suatu proses dan prosedur yang dijalankan Tentang keterlibatan seorang perempuan yang bernama Evy dan disebut-sebut sebagai isteri nya, Gatot tidak bersedia berkomentar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika