REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA  --  Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengancam akan mencopot penjabat sementara (Pj) bupati/wali kota yang tidak netral saat mengisi kekosongan kepemimpinan kepala daerah di wilayahnya.

"Kalau terbukti tidak netral maka pasti saya copot dan tak ada tawar-menawar," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa (14/7). Tidak hanya bersikap tak netral, orang nomor satu di Jatim tersebut akan bertindak tegas jika dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak diketahui seorang Pj terlibat "bermain".

Kendati demikian, ia menjamin 19 Pj yang dipilihnya memimpin kabupaten/kota akan bersikap netral, meski secara subjektif tidak menjamin. "Kalau secara institusi, saya jamin netralitasnya. Tapi secara subjektif, ini yang belum tentu karena namanya juga manusia," ucapnya.

Pada tahap pertama ini, kata dia, sudah ada empat calon Pj yang akan ditempatkan di empat kabupaten, yakni Kepala Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) Wahid Wahyudi sebagai Pj Bupati Lamongan.

Kemudian, Kepala Dinas Peternakan Maskur sebagai Pj Bupati Ponorogo, Kepala Bakesbang Zainal Muhtadien sebagai Pj Kota Blitar serta Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Sujono sebagai Pj Bupati Ngawi. "Yang terdekat Kabupaten Ngawi, karena akhir Juli ini sudah habis masa periode kepala daerahnya," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Nantinya, total ada 19 Pj bupati dan wali kota dari pejabat eselon II Pemprov Jatim yang akan mengisi kekosongan kepemimpinan di 19 daerah. Sesuai peraturan, kata dia, Gubernur berhak mengajukan tiga calon Pj ke Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya disetujui salah satu nama diantaranya.

Khusus empat Pj yang sudah ditunjuk dalam waktu dekat akan dilantik oleh Gubernur Jatim sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. "Pelantikannya di Gedung Negara Grahadi dan sekarang menunggu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang akan turun dalam waktu dekat," kata birokrat yang juga politisi tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika