REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso untuk menangani masalah tahanan politik Papua. Ditemui usai menghadap Presiden, Sutiyoso menyatakan akan membantu lima mantan tahanan politik, yang telah dibebaskan oleh Presiden Jokowi, untuk mendapatkan kehidupan lebih baik.

"Nanti akan kita carikan pekerjaan, kan hanya lima orang saja. Kalau kita titipkan satu kabupaten satu saja, masa tidak bisa," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/7).

Meski demikian, Sutiyoso membantah mereka akan dijadikan agen intelijen di BIN.

"Tidak lah," ucap dia.

Menurut Sutiyoso, tiga dari lima mantan tahanan politik tersebut saat ini sedang dalam kondisi sakit. Sutiyoso berencana membawa mereka ke Jakarta untuk mendapat pengobatan secara intensif.

Sementara itu, mantan ketua umum PKPI tersebut mengatakan, saat ini masih ada 10 tahanan politik lagi di Papua. Pemerintah akan mempertimbangkan pemberian ampun jika mereka mengajukan grasi serta mengaku salah dan menyatakan akan setia pada Republik Indonesia.

"Baru nanti dipertimbangkan Presiden untuk diberikan grasi atau tidak," kata Sutiyoso.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memberikan grasi pada lima tahanan politik di Papua. Usai menerima grasi, kelima tahanan tersebut dibebaskan. Mereka yakni Jafrai Murib dari LP Abepura (seumur hidup), Linus Hiluga asal LP Nabire (20 tahun), Kimanus Wenda dari LP Nabire (20 tahun), Apotnagolit Enus asal LP Biak (20 tahun) serta Numbungga dari LP Biak (seumur hidup).

Pemberian grasi dari Jokowi ini merupakan upaya pemerintah untuk menghentikan stigma konflik yang ada di Papua.

Ikuti Whatsapp Channel Republika