REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan cara mengaudit Badan Pengelola Keuangan (BPK) RI tidak benar. Menurutnya masih ada poin lain yang seharusnya dapat ditambahkan.
Ahok merasa kecewa dengan salah satu temuan BPK terkait pembelian lahan di Rumah Sakit (RS) Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat.
Untuk itu, ia beserta jajarannya akan memanggil beberapa pihak terkait, termasuk pemilik lahan di RS Sumber Waras, pada hari Jumat (10/7) ini.
"Kita mau duduk, beritahu bahwa menurut kami BPK gak pantas audit seperti ini. Tendensius sekali, saya kira panggil saja mantan-mantan orang KPK-Kejagung," katanya.
Ahok pun berencana untuk membatalkan pembelian lahan di RS Sumber Waras. Dalam pembelian yang sebelumnya telah dilakukan DKI, disebut kelebihan sebesar Rp 191 miliar.
Ia mengatakan sudah membeli dengan harga yang sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berdasarkan model taksiran harga (appraisal).
Menurutnya dengan harga NJOP harganya akan lebih murah. Akan tetapi, Basuki mengatakan BPK RI mengehendaki untuk pembelian dengan appraisal.
"Tanya BPK, saya mau bangun rumah sakit dan beli tanah di tengah kota dan mau jual NJOP. Ada gak yang mau jual NJOP, cariin deh buat saya tanah tiga hektar di tengah kota," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.
Adapun lahan yang dibeli seluas 6,9 hektar. Harga itu telah disesuaikan dengan harga pasar, NJOP yang terbaru. Pembelian lahan tersebut direncanakan akan dibangun RS kanker.
"BPK auditnya jangan prosedural saja deh. Substansial dong. Ini yang saya kritik. Semua orang berpotensi merugikan, tapi itu kan BPK," katanya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika