REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) memiliki perhatian khusus pada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasalnya, dari 22 kabupaten/kota di NTT, ada 18 kabupaten yang masuk kategori sebagai daerah tertinggal.
Menteri Desa PDTT Marwan Jafar merasa prihatin setelah mendengar adanya kasus gizi buruk di wilayah yang masuk daerah tertinggal. Dia merujuk data Dinas Kesehatan Provinsi NTT bahwa 11 balita di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) meninggal dunia akibat gizi buruk dalam rentang waktu lima bulan. Gizi buruk itu sebagai imbas gagal panen di daerah tersebut.
Dia merasa kejadian serupa tidak boleh terjadi lagi pada kemudian hari, karena penyelesaian masalah secara permanen bisa dilakukan melalui program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sedang dikembangkan.
"Saya berbela sungkawa atas meninggalnya balita di NTT akibat gizi buruk. Kami di Kementerian Desa sedang membangun program BUMDes yang akan mengantisipasi agar kejadian seperti ini tidak lagi terulang,” ujar Marwan, di Jakarta, Selasa (7/7).
Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut akan terus mendorong agar desa-desa segera membentuk BUMDes guna mempercepat akselerasi perekonomian desa. Daerah yang sudah punya BUMDes pun harus terus membenahinya.
Peranan BUMDes ini sangat penting, yakni untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diamanatkan Pasal 80 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Terhadap kasus gizi buruk yang sedang terjadi di NTT, pemerintah pusat sudah bergerak memberikan bantuan pangan langsung sebagai upaya tanggap darurat. Namun, Marwan mengingatkan, yang tak kalah penting adalah melakukan antisipasi permanen agar jangan lagi ada masalah gizi buruk di Indonesia. Solusi permanen ini salah satunya melalui program dana desa yang lebih memberdayakan masyarakat.
“Makanya konsep yang dikembangkan sekarang bukan lagi membangun desa, tapi desa membangun. Masyarakat desa sekarang harus diberdayakan menjadi subjek, bukan sebagai obyek. Kita harap desa yang selama ini tertinggal bisa bangkit, termasuk desa yang kerap gagal panen seperti yang terjadi di NTT,” imbuh Marwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
