REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan setelah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang jaminan hari tua (JHT). Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai kekeliruan yang kembali dilakukan oleh Jokowi tersebut dikarenakan orang-orang yang berada di sekitar Jokowi tidak berkualitas.

"Pak Jokowi harusnya didukung satu kelompok orang yang luar biasa atau hebat," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7).

Fahri membandingkan pemerintahan Jokowi dengan masa pemerintahan presiden kedua, Soeharto. Menurutnya, orang-orang yang ada di sekeliling Soeharto kala itu lebih dapat dipercaya dibanding yang ada di sekitar Jokowi. Ia menilai kekuasaan Soeharto selama 32 tahun bukan hanya bermodal kekerasan.

"Di sekitar dia ada jagoan, di Setneg ada Moerdiono, seluruhnya di tangan beliau tidak ada satu kesalahan pun. Kalau pak Harto akan melakukan teken, semua sudah disiapkan secara sistematis dan luar biasa. Dia melakukan sosialisasi, kesiapan resiko, dan menyiapkan dokumen, checking sistem yang baik," jelasnya.

Politikus PKS itu mengatakan, Jokowi harus didampingi oleh para pembantu berkelas yang mengerti efek ujung suatu keputusan. Sayangnya, ia menyebutkan, pada masa pemerintahan Jokowi saat ini tidak ada orang-orang yang kualitasnya sama seperti pada masa Soeharto.

"Di pak Jokowi tidak ada kelas begitu, kelasnya lepas tangan. Orang lain boleh melakukan kesalahan, presiden tidak boleh. Kalau pun toh kesalahan tapi mesti berkelas juga, jangan karena nggak baca, salah ketik dan lainnya. Itu menunjukkan kualitas lembaga," kata Fahri.

"Saya kira mungkin kalau pak Jokowi punya kesempatan nyari orang terbaik itu ada, cuma mau diakomodasi atau tidak," ujarnya lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika