REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR sepakat dengan Menkum HAM Yasonna H Laoly untuk memulai pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di masa sidang selanjutnya atau masa sidang V Tahun 2015. Yasonna pun menargetkan revisi KUHP akan rampung dalam waktu dua tahun.

"Saya percaya bisa selesai dua tahun. Ya, meleset-meleset dikit lah. Lebih cepat lebih bagus. Kalau kita disiplin ini bisa, kan teman-teman sudah mulai sadari di DPR," kata Yasonna usai rapat bersama Komisi III di gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7).

Yasonna mengatakan, pembahasan revisi KUHP tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu atau dua kali masa sidang. Penyusunan revisi, lanjutnya, tidak mudah karena memerlukan waktu yang lama. Jika seluruh fraksi sudah menyerahkan DIM (Daftar Inventaris Masalah), Yasonna mengatakan, akan dibuat cluster untuk pembahasan revisi tersebut.

"Pembagiannya berdasarkan isu-isunya masih lihat DIM dari fraksi. Kita cluster dan selesaikan buku satu, baru masuk pasal," ujarnya.

"Kita sisir mana yang tidak ada perbedaan pendapat, jika setuju kita tok di raker (rapat kerja). Ada yang tidak setuju nanti kita bahas di panja (panitia kerja). Ini UU sangat besar kami dari pemerintah sudah bentuk tim khusus, dirjen-dirjen kita. Itu tim kita," jelasnya lagi.

Selain itu, Yasonna mengatakan, Komisi III juga akan membentuk tim yang berisi para ahli. Tim tersebut bertujuan untuk mempercepat dan membantu memberikan feeding ke masing-masing anggota. Tim ahli tersebut, lanjutnya, harus memiliki aspek sosiologis dan argumentasi yuridis yang kuat.

Ia menambahkan, ide dasar revisi KUHP muncul dari seminar tahun 1963 lalu. Jika revisi berhasil diselesaikan, lanjut Yasonna, maka KUHP baru tersebut akan bisa dipakai sampai ratusan tahun ke depan.

Yasonna pun berharap Komisi III akan mendelegasikan anggotanya yang terbaik untuk Panitia Kerja (Panja). "Kami harap orang yang ditunjuk di Panja itu yang komitmen pada waktunya, karena kita akan bermain secara maraton," ujar Yasonna.

Ikuti Whatsapp Channel Republika