REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pertimbangan Partai Golkar menyarankan agar kepengurusan partainya mempertahankan posisi di luar pemerintahan. Ketua Dewan Pertimbangan, Akbar Tanjung mengatakan agar Golkar menjalankan fungsi sebagai bagian dari Koalisi Merah Putih (KMP).
Dikatakan Akbar, selama ini bersama KMP, Golkar sudah baik menjalankan fungsi kontrol dan penyeimbang terhadap peme-rintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).
"Sebaiknya, Golkar tetap di luar (pemerintahan) untuk (fungsi) check and balance (keseimbangan politik)," kata Akbar saat di temui di acara buka bersama anggota fraksi Partai Golkar di Jakarta, Ahad (5/7).
Ungkapan Akbar, sebenarnya menanggapi soal apakah Golkar akan terlibat dalam penyusunan Kabinet Kerja, yang rencananya bakal dirombak. Menurut Akbar, pemerintah memang sebaiknya melakukan perombakan di beberapa pos kementerian.
Dia menyebutkan, terutama di pos menteri ekonomi dan pem-bangunan kesejahteraan. Sebab, menjelang satu tahun pemerintahan saat ini, dikatakan Akbar, belum ada satupun prest-asi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan yang diukir Jokowi bersama kabinetnya.
Reshuffle kabinet menguat setelah Presiden Jokowi menerima laporan evaluasi semester pertama kinerja Kabinet Kerja. Beberapa nama menteri dikabarkan akan digeser ke pos kem-enterian yang lain. Beberapa menteri pun dikabarkan akan dicopot.
Beberapa politikus dari partai utama pendukung pemerintah menyarankan agar Jokowi merekrut kader dari partai nonpemerintah untuk kestabilan politik dan ekonomi. Diantaranya mengusulkan agar Jokowi menggandeng beberapa partai opo-san untuk duduk di kursi kabinet, seperti Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), ataupun Partai Demokrat.
Perlunya menggandeng partai nonpemerintah untuk bergabung di kabinet, punya maksud memperbaiki stabilitas politik. Sebab, selama ini, komposisi suara partai politik pemenang Pemilu 2014, dominan di luar pemerintah. Namun, Akbar menilai stabilitas politik bisa didapat jika pemerintah mampu meyakinkan Parlemen, yang dikuasai KMP.
Sebab menurut Akbar, Golkar bersama KMP, sebenarnya tak punya motivasi menghalangi program-program pemerintahan. Melainkan, sebagai kelompok yang memonitor jika jalannya pemerintah melenceng dan tak memuaskan. "KMP kan bukan oposisi yang mau menggulingkan pemerintah," sambung Akbar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika