REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra bersama Koalisi Merah Putih (KMP) tak tertarik bergabung dalam barisan pemerintah. Sekertaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, silakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil calon menteri dari para partai pendukung pemerintah.

Ungkapan Muzani sebenarnya menanggapi peluang tokoh dari poros oposisi untuk masuk dalam Kabinet Kerja bentukan presiden yang rencananya akan segera dirombak. Ketua Fraksi di DPR RI itu menegaskan, lima partai di KMP tetap berada di luar pemerintah.

"KMP tidak memikirkan untuk terlibat dalam reshuffle. Pertemuan beberapa tokoh KMP terakhir, sama sekali nggak ada bicarakan reshuffle," ujar Ahmad, ketika ditemui di acara buka bersama anggota Fraksi Gerindra, di komplek perumahan DPR RI, Jakarta, Jumat (3/7).

Ahmad mengungkapkan, jjika ada niatan KMP ingin bergabung dalam kabinet baru, tentunya komunikasi politik antara Presiden Jokowi, dan pemimpin partai di KMP akan ada. Namun, pascamencuatnya rencana bongkar pasang Kabinet Kerja, riak politik di KMP, berlangsung biasa.

Artinya, kata dia, KMP tak tertarik untuk ikut campur dalam urusan yang memang menjadi kewenangan mutlak presiden. Disinggung soal bagaimana jika ada di antara kader partai peserta KMP yang 'dipungut' presiden untuk menggantikan salah satu menteri? Ahmad mengatakan, tentunya hal tersebut jangan sampai terjadi.

"Biarlah kami (KMP) menjaga masalah pemerintahan dari luar. Yang di dalam (pemerintahan) biarkan mereka (partai-partai pemerintah," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika