Jumat 03 Jul 2015 21:48 WIB

PDIP Surabaya Pertanyakan Keberadaan Koalisi Majapahit

Ketua DPC PDIP Surabaya dan Wakil Wali Kota Surabya Wisnu Sakti Buana (kiri).
Foto: Antara
Ketua DPC PDIP Surabaya dan Wakil Wali Kota Surabya Wisnu Sakti Buana (kiri).

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menyatakan, jika pilkada Surabaya hanya diikuti satu pasangan calon, maka perlu dipertanyakan keberadaan Koalisi Majapahit yang diikuti enam parpol.

"Kalau hanya diikuti satu pasangan calon, kita pertanyakan kenapa berkoalisi. Mereka sama saja memberikan pelajaran politik yang kurang baik. Membangun demokrasi yang tidak sehat," kata Whisnu di Surabaya, Jumat (3/7).

Menurut dia, pihaknya tidak khawatir dengan adanya Koalisi Majapahit yang diikuti enam partai yakni Demokrat, Gerindra, PKB, Golkar, PKS dan PAN. "Justru secara positif sangat respek dengan Koalisi Majapahit karena diharapkan bisa membangun demokrasi yang cantik di Surabaya," ujarnya.

Dia mengatakan, kalau Koalisi Majapahit tidak mencalonkan atau boikot pilkada Surabaya, secara tidak langsung bisa dianggap tidak membangun citra demokrasi yang baik. "Tapi saya tidak yakin, partai-partai besar tidak mencalonkan. Itu merugikan mereka sendiri. Masyarakat Surabaya bisa menilai," katanya.

Ketua Kelompok Kerja Koalisi Majapahit, AH Thony, sebelumnya mengatakan enam partai ini memiliki struktur kepengurusan di tingkat anak cabang (PAC) di 31 kecamatan.

"Apabila disatukan dipastikan akan menjadi mesin politik yang bisa menandingi popularitas pasangan calon petahana Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana. Kekuatan itu menurutnya bisa lebih besar, jika ditambah kekuatan anggota dewan di fraksi-fraksi di dewan," katanya.

Dia juga membantah Koalisi Majapahit memboikot atau tidak mencalonkan di pilkada Surabaya, melainkan pihaknya berupaya mencari calon yang memiliki konsep bagus dan rasional. Caranya, bisa saja mengkombinasikan bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang mendaftar di partai-partai atau rekomendasi yang datang dari Dewan Pimpinan Pusat masing-masing parpol.

Dia mengaku untuk menentukan calon yang diusung, ditentukan dari kesepakatan parpol Koalisi Majapahit. Ia berharap dalam waktu 10 hari pascadeklarasi terdapat gambaran bakal calon. "Kita tetap akan mengusung calon dalam pilkada nanti," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement