REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Militer Universitas Padjajaran, Muradi, mengatakan terpilihnya Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) yang baru, Sutiyoso, hendaknya diikuti dengan pembenahan divisi siber lembaga tersebut. Pembenahan dinilai penting untuk mewaspadai potensi penyadapan transaksi elektronik negara.

“Kepala BIN yang baru diharapkan mampu melakukan pembenahan terhadap divisi siber yang sudah ada di lembaga itu. Saat ini, divisi siber sudah ada, tetapi belum dimaksimalkan,” kata Muradi saat dihubungi ROL, Jumat (3/7).

Menurut Muradi, pembenahan ini dinilai penting karena dua hal. Pertama, pertimbangan kemajuan sistem informasi dari sistem cetak-elektronik kepada sistem teknologi informasi (IT).  Lewat kemajuan itu, sejumlah dokumen penting negara kini telah berubah format menjadi dokumen elektronik.

Kedepannya, tidak menutup kemungkinan semua dokumen negara akan diformat menjadi dokumen elektronik.

“Karena itu, peran divisi siber sangat penting dan perlu ditingkatkan. Meski ada lembaga lain yang juga berperan dalam pengamanan siber negara, peran BIN tetap diperhitungkan,” lanjut Muradi.

Pertimbangan pembenahan yang kedua adalah keberadaan tenaga profesional di bidang IT yang dimiliki BIN. Muradi menilai, BIN sudah memiliki banyak ahli IT yang juga menekuni pengamanan siber negara.

Sayangnya, kata dia, manajemen terhadap kemampuan mereka belum baik. Karena itu, kemampuan maksimal mereka belum bisa dimanfaatkan oleh BIN.

“Selain membenahi manajemen SDM, BIN sebaiknya perlu menggandeng Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk mengembangkan divisi siber.  Selanjutnya BIN bisa mengembangkan divisinya sibernya sendiri,”  tambah Muradi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika