REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan isu perombangan kabinet atau reshuffle berimbas pada pertarungan opini, termasuk isu penghinaan kepada Presiden yang diduga dilakukan salah seorang menteri.
"Berbagai macam isu yang mengarah pada kinerja sejumlah menteri menjadi 'isu panas' yang tampak kuat berhubungan dengan wacana perombakan kabinet," kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Rabu (1/7).
Karyono mengatakan isu-isu terkait kinerja kabinet, selain isu penghinaan kepada Presiden, yang patut diduga berkaitan dengan isu perombakan kabinet antara lain beras sintetis, merica palsu dari semen, ijazah palsu dan lain-lain.
"Semua isu yang mencuat menurut saja ada hubungannya dengan isu perombakan kabinet yang sampai saat ini masih belum jelas kapan akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo," tuturnya.
Menurut Karyono, perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden yang harus dihormati semua pihak. Publik harus memberi kesempatan kepada Presiden untuk membuat keputusan yang terbaik. Namun, bila Presiden Jokowi memang ingin memperbaiki kinerja pemerintahannya, Karyono menilai perombakan kabinet merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan.
"Perombakan kabinet jangan dipandang sebagai sesuatu yang tabu.'Reshuffle' harus dipahami sebagai spirit untuk memperbaiki kinerja pemerintahan," ucapnya.
Untuk menilai kinerja menteri, Karyono menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk menjadikan Trisakti dan Nawacita sebagai alat ukur paling mendasar. Bila ada menteri yang telah menyimpang dari Trisakti dan Nawacita, Presiden jangan ragu untuk mengganti.
"Bila aspek kontroversi menjadi salah satu pertimbangan Presiden, maka menteri-menteri yang kerap menimbulkan polemik dan bertentangan dengan aspirasi rakyat pasti akan khawatir karena bisa saja diganti," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika